ekonom bank danamon dian ayu yustina menyampaikan kebijakan pemerintah agar menaikkan harga bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi kepada kendaraan pribadi roda empat bisa menurunkan defisit anggaran.
kebijakan terkait bbm dapat meredakan tekanan selama anggaran negara, katanya selama keterangan tertulis yang diterima di jakarta, jumat.
ayu menyampaikan, kebijakan itu disamping bisa menghemat berbelanja sebesar rp15 triliun, serta bisa menurunkan defisit anggaran di kisaran 2,73--2,84 persen daripada pdb serta baru di bawah ketentuan uu yaitu tiga persen.
kami memperkirakan defisit anggaran berbelanja pemerintah pusat dalam kisaran 2,23--2,34 persen daripada pdb, tergolong apabila penyerapan tidak maksimal, katanya.
Informasi Lainnya:
namun, ayu menyebutkan defisit anggaran itu tergolong tinggi, kalau dibandingkan target defisit anggaran (defisit anggaran shopping pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dalam apbn 2013 sebesar 1,65 persen daripada pdb.
ayu memperkirakan bila tak ada kebijakan terkait bbm, defisit anggaran berada dalam atas tiga persen, dengan asumsi defisit berbelanja pemerintah daerah 0,5 persen daripada pdb dan defisit shopping pemerintah pusat selama kisaran 2,45--2,55 persen dari pdb.
bila tak ada kebijakan, dengan demikian bisa meninggalkan sentimen negatif daripada pasar, sebab investor mau mempertanyakan kondisi ketahanan fiskal kita, ujarnya.
menurut ayu, defisit anggaran tersebut juga terjadi sebab penerimaan pajak belum berjalan maksimal, sebab adanya fluktuasi harga komoditas akibat perlemahan permintaan daripada negara tambah besar dan terimbas krisis.
situasi ini ikut mempengaruhi asumsi pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan hanya mencapai 6,3 persen, jauh dari asumsi apbn 6,8 persen, katanya.
selain tersebut, ayu dan memperkirakan harga icp minyak rata-rata setahun mau mencapai 110 dolar as per barel, konsumsi bbm bersubsidi 51 juta -- 53 juta kiloliter juga lifting minyak 830 ribu barel per hari.
kondisi ini mengakibatkan adanya deviasi selama anggaran, makanya ikut mempengaruhi asumsi makro dan belanja subsidi energi, katanya.