gubernur dki jakarta joko widodo mengatakan bahwa penandatanganan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) untuk pencairan hibah pembangunan moda transportasi massal (mrt) dari pemerintah pusat tak hendak ditandatangani dengan dirinya.
tinggal bagi surat keputusan pelimpahan tanggungjawab. nanti yang hendak tandatangan bisa sekretaris daerah (sekda) bisa kepala badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda), kata jokowi di balaikota dki jakarta, jumat.
pemilihan pihak internal pemerintah provinsi dki jakarta untuk penanggungjawab, berdasarkan jokowi, diselenggarakan agar pengawasan lebih tidak sulit. lebih-lebih, kepala bappeda, sarwo handayani, serta adalah salah Salah satu komisaris pt. mrt jakarta.
kalau aku kan ke kepala bapedda, kan kepala komisaris di sana, katanya.
Informasi Lainnya:
jokowi meyakinkan bahwa pengalihan tanggungjawab ini tak ingin mengganggu proses launching dan segera dilakukan.
sementara tersebut, wakil menteri keuangan, mahendra siregar menyebutkan bahwa duduk perkara soal penandatangan surat itu sudah dijelaskan oleh karenanya pihak pemprov dki jakarta tak mesti takut.
ada pilihan peraturan yang telah diperbaharui sehingga dapat membuka bisnis untuk kita merevisi apa tatacara agar merumuskan surat di atas itu, kata mahendra.
mahendra melanjutkan kiranya peraturan yang berubah nantinya pasti hendak disesuaikan dengan peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan.
intinya, pak gubernur mampu menunjuk internal untuk adalah penanggungjawab, katanya.