anggota komisi v dpr ri hetifah sjaifudian menungkapkan prihatin terhadap banyaknya proyek pada kalimantan timur yang terhambat masalah kepemilikan lahan, makanya dana yang dikucurkan pemerintah pusat melalui apbn terancam ditarik.
memang banyak permasalahan status tanah di kaltim dan menghambat penyaluran dana apbn, misalnya anggaran senilai rp277 miliar untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (pltu) pada kota tarakan, ujar hetifah, yang serta anggota dpr asal daerah pemilihan kaltim, selama samarinda, jumat.
apabila pada tahun anggaran 2013 masalah lahan di lokasi pltu tidak mampu dituntaskan oleh pemkot tarakan, lanjutnya, dengan demikian dana dan senilai rp277 miliar tersebut mampu ditarik dulu ke pusat.
menurutnya, pembangunan pltu itu merupakan proyek dengan pendanaan tahun jamak (multi years) yang tidak tidak sulit memperjuangkannya dengan dana apbn.
Informasi Lainnya:
- Cari Mutiara Lombok di Sini
- Tempatnya Muiara Lombok
- Tempatnya Muiara Lombok
- Cari Mutiara Lombok di Sini
apabila pendanaan tersebut dibatalkan pemerintah pusat, dengan begini untuk mendapatkannya tinggal dipastikan memerlukan waktu pilihan tahun dulu sehingga hal ini amat disayangkan.
untuk tersebut, dia harapkan agar pihak tenntang pada pemkot tarakan serius menuntaskan permasalahan lahan itu. keuntungan ini bertujuan supaya perjuangan lama agar memperoleh dana daripada apbn mampu terserap optimal.
dikatakannya, beberapa kota modern selama kaltim yang ekonominya tergantung dalam industri serta jasa seperti tarakan, samarinda, balikpapan, serta bontang, baiknya mempunyai dua sumber energi listrik supaya memiliki pilihan kalau Satu pembangkit mengalami kerusakan.
di kaltim, kata hetifah, masih sangat tergantung di pltd. jangankan memiliki dua sumber energi, mencukupi kebutuhan masyarakat saja baru susah, terlebih agar kebutuhan industri bagus kecil maupun menengah, ujarnya.
untuk tersebut, ujarnya, ketika ada proyek pembangunan pltu serta pembangkit listrik disamping tenaga diesel, seharusnya pemerintah daerah pro aktif untuk agar proyek untuk solusi pembangkit listrik tersebut mampu berjalan lancar.
menurutnya, angka proyek selama kaltim dan didanai apbn dan tak dapat direalisasikan akibat hambatan lahan, jumlahnya sangat ada dan tersebar hampir dalam semua kabupaten juga kota, termasuk pada kawasan perbatasan, semisal pembangunan embung selama sebatik juga nunukan, pembangunan waduk marangkayu dalam kukar, dan proyek penanggulangan banjir selama samarinda.
pembangunan rumah terhadap masyarakat miskin selama nunukan, malinau, dan kutai barat juga tidak terserap dananya sebab faktor lahan.
misalnya, ujarnya, pembangunan rumah bisa huni kepada penduduk miskin di kawasan perbatasan yang terkendala sebab tak keberadaan surat bukti kepemilikan atas tanah dan didiami warga tersebut.
terkait dengan banyaknya proyek dan terhambat karena masalah lahan itu, hetifah berharap untuk kepala daerah berbicara segera dengan masyarakat di membebaskan lahan.
dia dan menyatakan heran atas masalah lahan tersebut sebab dalam mana saja mengembangkan pada kaltim, terus ditampilkan yang dituntut ganti rugi dan kadang-kadang terasa banyak oknum yang mau mengikuti keuntungan berlebihan dari proyek pembangunan dan sebenarnya untuk masyarakat itu.